KOTA TEGAL – Nama Wakil Wali Kota Muhamad Jumadi masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Yakni sebagai Penerima Manfaat (PM) Bantuan Sosial.
Jumadi sendiri saat ditemui awak media mengaku kaget. Dia akan berusaha menganulir dengan menanyakan hal tersebut ke Dinas Sosial setempat.
“Saya kemarin mendapat informasi itu, pas sedang acara di Bandung. Malam saya cek di aplikasi memang betul saya terdaftar di sana, saya salah satu yang akan mendapatkan bantuan DTKS. Dan itu terkonfirmasi,” kata Jumadi kepada wartawan di ruang kerjanya di Balai Kota Tegal, Senin (21/2/2022).
Jumadi yang tinggal di rumah dinas dan ber-KTP Kelurahan Mangkukusuman, Tegal Timur, mengaku sebelumnya tidak pernah didata. Baik oleh petugas di tingkat RT ataupun RW.
Apalagi setelah dicek langsung nomer induk kependudukan (NIK)-nya memang miliknya. “Saya tidak pernah didata, tidak ada seorang pun yang mendata saya untuk masuk ke DTKS,” kata Jumadi.
Kendati demikian, dalam pengamatannya, kesalahan input data memang bisa saja terjadi. Pertama karena kesalahan input data oleh petugas, kedua bisa saja karena sistemnya yang keliru.
“Saya coba melihat aplikasi dan kelihatannya ada kesalahan. Pertama menurut saya manusianya atau human error. Kedua sistem. Itu saja menurut saya, mungkin ada salah input, kedua ya sistemnya salah,” ujar Jumadi.
Menurutnya, tidak tepatnya data DTKS memang kerap terjadi. Misalnya, orang yang berhak tidak masuk DTKS, justru sebaliknya orang yang dirasa mampu masuk dalam DTKS.
“Sistem tidak bisa mengecek siapakah orang yang terdaftar ini. Ini problem. Tahun lalu juga saya melihat banyak warga yang tidak berhak mendapatkan, dan yang berhak malah tidak mendapat bantuan,” kata Jumadi.
Jumadi mengaku akan menghubungi Kepala Dinas Sosial Bajari untuk menyampaikan persoalan dirinya masuk dalam DTKS.
“Saya akan meminta konfirmasi ke Dinsos. Saya akan tanya kepala dinas dan saya rasa harus bisa memberikan penjelasan kenapa bisa seperti itu. Bukan untuk menyalahkan namun mencari solusi terbaik terkait masalah itu,” katanya.
Atas persoalan tersebut, Jumadi berharap semua pihak lebih teliti lagi. Utamanya petugas yang berwenang terkait hal tersebut.
“Ini menjadi koreksi untuk kita semuanya. Menjalankan pemerintahan itu good government-nya harus benar-benar, terutama dalam masalah kemiskinan. Ini penting saya sampaikan,” kata Jumadi.
“Dalam kasus saya ini harus menjadi perhatian khusus di semua pihak. Baik pemda, maupun pusat dalam mengonfirmasi DTKS,” sambungnya.
PanturaPost.com mencoba mengonfirmasi persoalan itu ke Kepala Dinas Sosial Kota Tegal Bajari melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini selesai ditulis, Bajari belum memberi keterangan. (*)
Sumber https://panturapost.com/wakil-wali-kota-tegal-masuk-data-penerima-bansos-begini-tanggapannya/
INFOTEGALBREBES | Portal Beritane Wong Tegal lan Brebes