 |
| Ilustrasi. |
Seperti yang dilansir PanturaNews, PANTURA TERKINI- Komisi I DPRD Brebes, Jawa Tengah, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah-daerah yang ada di wilayahnya. Kunker dilakukan guna memonitoring bantuan Dana Desa 2015 dari Pemerintah Pusat, yang sudah tersalurkan semuanya ke masing-masing desa.
Termasuk perihal mengenai adanya isu penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) oleh Pemerintah Pusat, sehingga membuat hubungan antara Kepala Desa (Kades) dengan Sekdes menjadi kurang harmonis.
Perihal persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang rencana akan digelar Februari 2016 mendatang, juga menjadi bagian dari agenda monitoring para wakil rakyat, bersama sejumlah Kades di Kecamatan Tanjung yang bertempat di aula Kecamtan Tanjung, Kamis 07 Januari 2016.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Brebes, Moh. Rizki Ubaidillah mengatakan, dari hasil monitoringnya, khusnya untuk bantuan dana desa, tidak sedikit Kades yang masih kesulitan dalam pembuatan laporan, sehingga harus bolak-balik minta penjelasan ke intansi Pemkab Brebes terkait.
"Memang ada pendamping desa yang membantunya. Tapi itu tidak seluruhnya menjadi tanggung jawab pendamping desa," ujar Rizki, usai monitoring.
Menurutnya, atas permasalahan itu, mayoritas Kades mengharapkan adanya semacam program aplikasi melaui internet dari Pemkab guna membantu dalam pembuatan laporan dana desa.
Terkait dengan adanya isu penarikan Sekdes, pihaknya berharap kepada para Kades maupun Sekdes untuk tetap bekerjasama dengan baik guna pelayanan yang prima kepada masyarakat.
" Kemudian untuk pelaksanaan Pilkades serempak, DPRD sudah membuat Perdanya. Tinggal menunggu Perbup saja yang mungkin dalam waktu dekat akan dibuat Bupati Brebes," ungkapnya.
Camat Tanjung, Basuki mengatakan, meski tiga persoalan tersebut masih menjadi hambatan/kendala bagi Kades, namun pihaknya mengharapkan bisa berjalan dengan baik.
"Alhamdulillah di lapangan sendiri kami tidak menemukan adanya persoalan, khususnya penggunaan bantuan dana desa 2015, yang ada di Kecamatan Tanjung yang melanggar aturan hukum. Tapi kami juga berharap agar bantuan dana desa 2016 ini, dalam pelaksanaan untuk program pembangunan desa semuanya tepat sasaran," tandasnya.
SUMBER:
http://www.panturanews.com/index.php/panturanews/baca/12870/07/01/2016/anggota-dprd-blusukan-monitoring-dana-desa.html
INFOTEGALBREBES | Portal Beritane Wong Tegal lan Brebes