BREBES - Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung Forum Tenaga Kesehatan Honorer (FTKH) Kabupaten Brebes, kembali menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Senin (20/6).
Kedatangan mereka tidak lain utnuk menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Tuntutan mereka tidak lain menyusul kebijakan pemerintah yang akan menghapus status tenaga honorer, sesuai keluarnya Surat Menteri PAN-RB Nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022. Selain itu, mereka juga mendesak kuota formasi P3K bagi honorer nakes ditambah.
Diinformasikan, aksi ini merupakan yang kedua kalinya. Aksi pertama dengan tuntutan yang sama terjadi pada Mei lalu.
Dalam aksinya, ribuan honorer nakes tersebut, diawali dengan menggelar sujud di halaman Gedung DPRD Brebes.
Kemudian, mereka berorasi untuk mendesak Pemkab Brebes mengakomodir seluruh anggota FTKH Brebes menjadi P3K.
Kedatangan ribuan honorer nakes tersebut ditemui langsung Ketua DPRD Brebes M. Taufik, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Djoko Gunawan. Mereka kemudian menggelar audiensi di ruang rapat paripurna lantai I DPRD Brebes.
Ketua FTKH Brebes Bambang Kuntoro menjelaskan, jumlah total honorer di lingkungan kesehatan Brebes, kini mencapai 2.119 orang. Jumlah tersebut merupakan honorer nakes dan nonnakes yang membutuhkan kejelasan nasib mereka.
Apalagi, mereka yang hadir sebagian besar sudah lebih dari tiga tahun dalam bekerja. Sehingga, patut diapresiasi dengan penambahan formasi P3K khusus nakes dan non nakes tersebut.
"Kami hanya meminta keadilan. Jika ribuan guru bisa direkrut sebagai P3K harusnya nakes honorer juga punya hak yang sama," ungkapnya.
Inti dari tuntutan tersebut yaitu pihaknya mendesak Pemkab Brebes lebih memperhatikan nasib honorer nakes dan nonnakes. Pengabdian anggota para honorer nakes dan nonnakes itu, hingga kini belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Apalagi, penghasilan yang diterima selama ini cenderung jauh dari kata layak. Namun tugasnya tetap dilaksanakan demi pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
"Kita harapkan nasib semua anggota FTKH ini bisa diangkat P3K. Meskipun secara bertahap, tapi harus ada kejelasan dari Pemkab Brebes," terangnya.
Sementara itu, Sekda Pemkab Brebes Djoko Gunawan menjelaskan, pihaknya memahami keresahan honorer nakes dan nonnakes, lantaran pemerintah pusat sudah mengeluarkan surat terkait rencana penghapusan status tenaga honorer.
Sehingga mereka minta agar bisa diangkat sebagai P3K. Untuk itu, Pemkab Brebes segera bersurat ke pemerintah pusat, sambil melakukan validasi jumlah total yang diusulkan.
"Kami akan mengakomodir yang menjadi tuntutan mereka. Dan kami juga akan segera berkoordinasi dengan dinkes dan puskesmas terkait jumlah pasti nakes dan nonnakes honorer. Jika sudah, kita langsung usulkan ke pusat untuk mendapat formasi P3K," terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Brebes Teguh Wakhid Turmudzi sangat merespon terkait tuntutan ribuan honorer nakes dan nonnakes yang tergabung dalam FTKH tersebut.
Mereka sudah difasilitasi pemkab dan DPRD. Kemudian, dari formulasi usulan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
"Harapannya, jika memungkinkan dilakukan perekrutan P3K bertahap untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Yang jelas kita merespon aspirasi nakes ini," ucapnya.
"Dan langkah yang akan kita ambil yaitu yang pertama melakukan validasi data, yang kedua afirmasi dan terakhir kita komunikasikan dengan kementerian serta DPR RI, agar semua bisa terakomodir sebagai P3K," pungkasnya.(rt)
INFOTEGALBREBES | Portal Beritane Wong Tegal lan Brebes