(Tegal) - Para demonstran yang tergabung dalam Gerakan Tegal Bersatu, mendesak DPRD agar berkenan memfasilitasi pertemuan dengan Walikota Tegal agar dapat menyampaikan langsung aspirasi.
Aspirasi warga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Walikota Tegal yang cenderung menyakiti hati warganya, khususnya terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warga komplek Alun-Alun dan sepanjang Jalan Pancasila.
Hal itu terkuak dalam pertemuan sejumlah perwakilan pendemo dengan Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro ST, Wakil Ketua H. Habib Ali ZA yang didampingi dua anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Triono dan Eko Patrio Dayak, Senin 28 Maret 2022 siang.
Sebelumnya pertemuan, ratusan warga, aktivis dan mahasiswa menggelar orasi di depan Balaikota Tegal dan di depan Gedung DPRD Kota Tegal.
Salah seorang perwakilan, Anis Yuslam Mohammad Dahda menyampaikan, meminta kepada pimpinan DPRD untuk bisa memfasilitasi Walikota Tegal berdialog dengan para aktifis Gerakan Tegal Bersatu.
Anis mengatakan, selama ini Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono cenderung menghindar saat sejumlah warga ingin menyampaikan komplain atas kebijakan keliru yang telah dilakukannya.
"Secara surat kami ingin audensi tidak pernah ditanggapi. Kemarin kami gelar aksi di Balaikota dengan maksud agar Walikota mau menemui kami, ternyata dia ada di Bali,” terangnya.
Dan hari ini, kata Anis, sengaja datang ke DPRD karena dari Balaikota diinfokan Walikota menghadiri rapat paripurna. Ternyata dia sudah lebih dulu pergi. Ini sangat terkesan kalau Walikota tidak berkenan dialog dengan warga para korban portalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Pancasila.
“Maka kami mohon kepada DPRD untuk bisa menjembatani kami bertemu Walikota. Kami ini rakyat Kota Tegal mau mengadu kepada Bapaknya, lah kok malah menghindar, masa pemimpin seperti itu?," tegas Anis.
Lebih jauh Anis menyampaikan, bahwa program pemulihan ekonomi pasca pandemi yang digencarkan oleh Presiden Jokowi, ternyata tidak direspon oleh Walikota Tegal. Sebab kebijakannya, yaitu portalisasi jalur ekonomi rakyat yang sama sekali tidak ada dasar hukumnya itu, justru mematikan perekonomian rakyat banyak.
Perwakilan lannya, Fauzan Jamal, minta dibatalkanya Perwal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kawasan Pedestrian. Disebutkan, bahwa dalam pembuatan Perwal tersebut, tidak pernal melibatkan atau partisipasi dari stakeholder.
“Menjadikan kawasan alun-alun menjadi Kawasan Pedestrian atau wisata, bertentangan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tutur Fauzan.
Sementara aktivis Miftahudin Kopral mengatakan, Dari semua persoalan-persoalan yang disuarakan, sekarang yang dibutuhkan langkah kongrit dari DPRD Kota Tegal.
“Setelah apa yang kami lakukan, lalu DPRD mau bagaimana. Kami minta tolong sampaikan ke walikota soal tuntutan-tuntutan warga,” tandas Kopral.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro ST menyampaikan, bahwa Walikota buru-buru keluar dari ruangan paripurna setelah selesai sidang dikarenakan langsung berangkat untuk tugas ke Semarang.
"Pada prinsipnya kami tampung semua pernyataan yang disampaikan saat ini. Dan kami nanti akan mencoba berbicara dengan Walikota, agar berkenan memenuhi keinginan warga yang hendak menyampaikan aspirasinya," janji Kusnendro.
Sumber PN
INFOTEGALBREBES | Portal Beritane Wong Tegal lan Brebes