TEGAL – Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Tegal Bersatu kembali melakukan aksi damai turun ke jalan Senin (28/3/2022). Massa menyikapi sejumlah kebijakan Pemkot Tegal yang dinilai tidak pro rakyat.
Mereka awalnya ingin bertemu dengan Wali Kota Dedy Yon Supriyono di Balai Kota untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun baru sampai gerbang sudah dijaga barikade petugas. Mendengar kabar Wali Kota sedang berada di DPRD sedang ikuti rapat paripurna, massa selanjutnya bertolak ke gedung dewan.
Namun, massa juga tak bertemu Wali Kota. Dedy Yon diketahui telah selesai mengikuti acara di DPRD dan bertolak dinas luar ke Semarang.
“Mendesak DPRD untuk segera mengambil sikap, tolong perhatikan suara rakyat. Apa yang kami sampaikan atas nama rakyat untuk bertemu wali kota namun justru pergi dan meninggalkan tempat,” kata Fauzan Jamal salah satu koordinator aksi, dalam orasinya.
Fauzan mengatakan, ada sejumlah tuntutan massa. Mulai dari kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat, hingga menyoroti sejumlah kasus yang sedang terjadi di Kota Tegal yang diduga melibatkan oknum pejabat.
“Pertama, tuntutan kami adalah tolong kepada Kejaksaan Negeri Kota Tegal tuntaskan persoalan CSR terkait PDAM Kota Tegal. Kedua, perdagangan anak di bawah umur yang disinyalir melibatkan pejabat Kota Tegal, tolong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas,” kata Fauzan.
Kemudian, kata Fauzan, pemasangan portal yang tidak memiliki dasar hukum yang menyengsarakan warga sekitar Alun-alun dan Jalan Pancasila.
“Tahun 2021, tanggal 15 November portal diperbaharui dengan stainless dengan anggaran Rp 160 juta hanya untuk membuat portal yang hanya membelenggu warga yang ada di alun-alun dan Jalan Pancasila,” kata Fauzan.
Selanjutnya, kata Fauzan, terkait pengusiran dan penggusuran PKL di alun-alun dan Jalan Ahmad Yani yang sampai saat ini belum direlokasi. “Tolong dikembalikan ke tempat semula mereka berdagang,” kata Fauzan.
Fauzan juga menyebut Pemkot untuk tahun anggaran 2022 sudah menyiapkan souvenir emas untuk para pejabat yang purna tugas. Kebijakan tersebut dinilai sebuah pemborosan anggaran di tengah masyarakat kecil yang sedang kelabakan ekonominya.
“Dengan anggaran Rp 1,7 miliar, hanya untuk pejabat yang purna tugas. Tapi anggaran untuk rakyat yang sengsara ini mana tidak ada sama sekali,” kata Fauzan.
“Ini artinya kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemkot sangat merugikan rakyat. Untuk itu kami sepakat turunkan Wali Kota Tegal. Silahkan DPRD bersikap paripurna dengan hak angket dan interpelasi-nya,” kata Fauzan.
Salah satu mahasiswa, Tomi Aziz, mengatakan ketika ada aksi masyarakat berarti ada masalah yang harus diselesaikan. Untuk itu, diharapkan Wali Kota Dedy Yon mau menemui peserta aksi untuk mendengarkan langsung aspirasi warganya.
“Saya harap Bapak Wali Kota Tegal untuk menemui agar bisa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Namun sayang kita datang ke sini untuk menemui wali kota, namun lagi-lagi wali kota tidak menemui warganya sendiri. Ini jadi pertanyaan besar?,” kata Tomi.
Menurut Tomi, berkali-kali masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi dan berusaha untuk menemui wali kota. Namun belum pernah ditemui secara langsung.
“Berkali kali dari masyarakat, mahasiswa, dan lainnya ingin bertemu wali kota namun hanya bertemu ‘centeng’ wali kota. Maka kami tegaskan, kami akan terus semangat, terus maju untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita,” pungkasnya.
Usai berorasi di depan Gedung DPRD, perwakilan massa diterima audiensi dengan perwakilan anggota DPRD.
Sementara, menurut informasi dari Promkompim Setda, Wali Kota Dedy Yon sedang perjalanan dinas ke Semarang mengikuti sebuah acara bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan kepala daerah lain di Jateng.
Sumber PP
INFOTEGALBREBES | Portal Beritane Wong Tegal lan Brebes